Untuk menyelesaikannya, APJII menggelar pertemuan dengan asosiasi-asosiasi di bawah masyarakat telematikan Indonesia (Mastel), Senin (7/4) di Jakarta. Pertemuan diharapkan dapat menentukan mekanisme terbaik untuk menghadapi masalah ini.
"Kami para ISP (Internet Sevice Provider) mulai menghadapi tuntutan hukum dari para pelanggan korporat sebagai akibat penerapan surat Menkominfo. Mereka meminta pertanggungjawaban atas kesembronoan ISP dalam menutup akses youtube," tulis Sylvia Sumarlin, ketua APJII melalui SMS pada Kompas.com, Senin (7/4).
Bentuk tanggung jawab itu adalah penggantian kerugian materiil, sebab YouTube dipakai pelanggan-pelanggan tersebut untuk melakukan tes produk, tayang kreativitas, riset selera, dan segmentasi pasar.
"Hari ini APJII mulai berhadapan bukan dengan humas korporat tetapi dengan kantor pengacara masing-masing pelanggan. Adapun alasan mereka, ISP telah menandatangani SLA (service level agreement) yang menjamin hak akses informasi," ungkap Sylvia.
Selain itu undang-undang telekomunikasi mendukung penghapusan digital divide. Malah undang-undang ITE belum diatur dalam peraturan pelaksana sehingga surat Menkominfo belum ada dasar hukumnya, kata Sylvia.
Seperti diketahui, situs YouTube berisi berbagai macam tayangan film dan cuplikan film mengenai segala macam hal, mulai dari rekaman video pribadi, peristiwa, hingga hal-hal yang serius. Melalui situs tersebut semua orang bisa berbagi video.(Tri Wahono)
Source: Kompas.com
JAKARTA, SENIN - Upaya penyelenggara jasa internet untuk memblokir situs yang memuat film Fitna (dalam hal ini YouTube) sesuai permintaan Menkominfo mendapat gugatan hukum. Sejumlah pelanggan menggugat APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) secara hukum atas tindakan yang dianggap sewenang-wenang itu. Pihak APJII pun serba salah antara mengikuti permintaan pemerintah atau memenuhi keinginan pelanggan. 
(0 vote)